MediaSuaraMabes, Jakarta – Sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat setelah muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan di internal Badan Gizi Nasional (BGN). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini sejatinya dirancang untuk menekan angka stunting dan cetak generasi emas bangsa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, saat implementasinya, kritik tajam justru datang dari berbagai kalangan.
Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., menilai langkah Kepala BGN yang ingin melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai konsultan merupakan langkah yang keliru. Ia menegaskan bahwa KPK bukan lembaga konsultatif, melainkan institusi penegak hukum pemberantasan korupsi yang harus tetap independen dan bebas dari konflik kepentingan.
Celah korupsi yang ditemukan itu sudah terjadi, bukan sekadar potensi. Jadi harus ditindak cepat oleh KPK, dan tidak boleh ada kompromi dengan dalih apapun,” ujar Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dalam keterangan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Berdasarkan temuan yang beredar, menurut Dewan Pembina PP IPNU 2013-2015 ini terdapat sejumlah indikasi penyimpangan dalam program MBG, mulai dari pengadaan motor listrik, paket event organizer, hingga sistem teknologi informasi bernilai triliunan rupiah. Bahkan pengadaan perlengkapan sederhana seperti alat makan dan kaos kaki juga turut disorot karena dinilai tidak wajar.
Kredibilitas Pemerintah Bisa Anjlok
Ali Mahsun yang pernah emban Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim ini menekankan bahwa jika dugaan ini tidak segera diusut, maka akan berdampak serius terhadap kredibilitas pemerintah, serta keberlanjutan program MBG itu sendiri. Padahal program ini memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ia pun mendesak KPK untuk segera bertindak cepat dan tegas dalam mengusut tuntas dugaan tersebut. Menurutnya, penegakan hukum yang transparan menjadi kunci agar program unggulan Presiden Prabowo ini sukses, dan tidak ternodai praktik korupsi.
“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa, tidak boleh gagal hanya karena ulah segelintir pihak,” tegas penerima beasiswa Supersemar (S1) dan Sasakawa Foundation Jepang (S2).
Hingga kini, publik masih menanti langkah konkret dari KPK dalam merespons desakan tersebut. Kenapa? Sekali lagi, temuan 8 celah korupsi di BGN sudah jelas dan tegas, bukan sekedar potensi. Juga bukanlah sebuah kajian,” pungkas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw dan FKUI.
(Busrial)
